Kemenkumham Sukses Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif

    Kemenkumham Sukses Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif
    penerimaan penghargaan kumham

    Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses mempertahankan predikat sebagai badan publik informatif dalam kualifikasi penilaian terhadap pelayanan informasi publik. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra mengatakan penghargaan ini merupakan hal yang patut disyukuri sebab tak banyak badan publik yang mampu meraih predikat ini.

    Kemenkumham bersama 138 badan publik lainnya mendapatkan kualifikasi informatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dan Apresiasi Desa Tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Jumlah tersebut setara dengan 37, 7 persen dari 369 badan publik yang dilakukan penilaian.

    “Kita wajib bersyukur bahwa ternyata tidak banyak kementerian/lembaga yang mendapatkan penghargaan ini, ” ucap Dhahana, Selasa (19/12/2023) sore di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

    “Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham dalam upaya untuk memberikan pelayanan informasi publik, ” ucap Dhahana usai menerima penghargaan dari Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro.

    Sebelumnya, Wakil Presiden (wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Setelah lebih dari satu dekade kita berupaya membangun sistem keterbukaan informasi publik, Alhamdulillah telah banyak capaian yang kita raih. Saya juga senang mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang predikat informatif bertambah secara signifikan, ” ucap wapres.

    Setelah di tahun 2018 hanya terdapat 15 badan publik yang tergolong informatif, kini di tahun 2023 jumlahnya melonjak menjadi 139. Sebaliknya, lanjut Ma’ruf, jumlah badan publik yang tidak informatif menurun. Tahun 2018 sejumlah 303 lembaga yang dinilai tidak informatif. Tapi sekarang 2023 turun menjadi hanya 147 lembaga saja.

    “Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah, karena kebijakan terkait keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan undang-undang, harus dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan, tidak hanya di pusat tapi juga sampai di daerah, ” tuturnya.

    Sebelumnya, Kemenkumham di tahun lalu berhasil meraih predikat informatif untuk pertama kalinya. Pada 2021, hasil yang dicapai adalah menuju informatif. Sedangkan pada 2020 dan 2019 level yang dicapai adalah cukup informatif.

    Narahubung 
    Biro Humas Kemenkumham

    kemenkumham kemenkumhamjateng rutankebumen yasonna
    Rita Puspita Dewi

    Rita Puspita Dewi

    Artikel Sebelumnya

    3 Napiter Kembali Ke Pangkuan NKRI, Bukti...

    Artikel Berikutnya

    Cegah Gangguan Kamtib Jelang Nataru 2023,...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Penghargaan Pembangunan Zona Integritas diberikan pada Kemenkumham Jateng
    Patroli Wilayah Binaan, Babinsa Prambanan Sambangi Pasar Malam Dan Bazar UMKM Desa Kebondalem Kidul
    Dekat di Hati Masyarakat, Satgas Yonif 115/ML Membina Kemampuan Bola Voli Masyarakat Kampung Yambi
    Prajurit TNI Koops Habema Respons Kebutuhan Penerangan Masyarakat Wilayah Papua
    Danrem 082 Bersama Kodim 0809 Kediri Laksanakan Program Ketahan Pangan

    Ikuti Kami